Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.Rapat Pleno Program Kerja Pengadilan Agama Tual Tahun 2021 dan Penandatanganan Pakta Integritas
Langgur, 11 Januari 2021 | Bertempat di ruang Aula Pengadilan Agama Tual dalam rangka melaksanakan rapat pleno untuk mebahas program kerja di tahun 2021 dan penandatanganan pakta integritas pegawai Pengadilan Agama Tual yang di ikuti oleh seluruh hakim, pegawai dan PPNPN Pengadilan Agama Tual.
Dalam pelaksanaan Rapat Kerja Pengadilan Agama Tual tahun 2021 di pimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual dan membagi menjadi 2 (dua) komisi yakni Komisi Kepaniteraan dan Komisi Kesekertariatan. Rapat Pembahasan pada komisi Kesekretariatan dilaksanakan di ruang Sekretaris, sedangkan pembahasan Komisi Kepaniteraan dilaksanakan di ruang Panitera.
"Rencana program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini nanti diharapkan dapat segera terealisasi, baik di bagian kepaniteraan maupun kesekertariaan," ungkap Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual Samsudin Djaki S.H menyampaikan “bahwa dalam tahun 2021 pengadilan agama tual harus tetap selalu berinovasi guna memaksimalkan pelayanan publik dan meraih predikat WBK. Untuk bagian Kepaniteraan perlu di tingkatkan prestasi kinerja SIPP-nya yang tahun kemarin berada pada posisi 5 besar secara nasional dan diharapkan agar bisa lebih meningkat lagi dari posisi tersebut, sedangkan untuk bagian kesekretariatan perlu di perhatikan tentang peningkatan kinerja dan perubahan mindset serta budaya kerja”, tegas beliau.
Selanjutnya setelah rapat Komisi selesai dilanjutkan dengan Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim, pegawai dan PPNPN Pengadilan Agama Tual. Pada rapat pleno masing-masing komisi mengungkapkan rencana programnya dan setelah itu, komisi yang lain memberikan masukan serta perbaikan dalam rangka penyempurnaan.
Dalam pembahasan program kerja Drs Ali Turki Renhoat (Panitera PA Tual) menyampaikan “dalam tahun 2021 untuk bagian kepaniteraan telah di lakukan rapat komisi terkait program-program kerja tahun 2021 yang di paparkan melalui Rapat Pleno yang berisi target, waktu, dan outputnya selama 1 tahun”. Sebagai kata penutup dari Pak Panitera ”ayo mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja sesuai apa yang dibilang Pak Syamsul Arif Mony, S.H.”.
Selanjutnya, Jafar Rahayaan, S.E., (Sekertaris PA Tual) menyampaikan “bahwa dalam program kerja tahun 2021 ini bagian kesekertariatan mempunyai program-program prioritas seperti perubahan ruang PTSP, perbaikan ruang sidang, media center dan perbaikan kanopi samping kantor guna meningkatkan pelayanan publik dan mendukung secara penuh sarana dan prasana untuk meraih WBK di tahun 2021”;
Sebagai akhir dari Rapat ini, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual menerima seluruh program kerja dari masing-masing komisi, dan menyatakan rapat kerja tahun 2021 selesai dan di tutup.
Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan dengan agenda pembacaan dan penandatanganan pakta integritas utuk seluru ASN Pengadilan Agama Tual yang di saksikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual“Samsudin Djaki, S.H.
Dengan berakhirnya Rapat pada pagi ini dan dilanjutkan dengan Dokumentasi sebagai eviden
By : M. Fadly Renhoran