Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.Pembinaan Langsung Dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Langgur, 20 Januari 2021 | Bertempat di Aula Ruang Rapat Pengadilan Agama Tual telah dilaksanakan Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan agenda persiapan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang di ikuti oleh Seluruh ASN Pengadilan Agama Tual.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Drs. H. M. Manshur. S.H., M.H. dalam pembinaannya beliau menyampaikan "pada refleksi akhir tahun yang di sampaikan oleh Dirjen Badilag untuk melaksanakan semua program-program Mahkamah Agung yaitu salah satunya Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, oleh karena itu Pengadilan Agama Tual Dapat Mengevaluasi kinerja satkernya."
salah satu maksud dan tujuan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan Tim IT nya di Pengadilan Agama Tual untuk memperkenalkan dan mempromosikan Aplikasi PETASAN yang bermitra kerja dengan Kemenag dan Disdukcapil, sekaligus melaksanakan silaturahmi ke instansi Kementerian Agama Kab Maluku Tenggara (Kemenag) dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Maluku Tenggara (Disdukcapil)
Sekretaris PTA Ambon Ismail Difinubun, S,Ag.,MH menyampaikan "ada dua point untuk menuju WBK yang pertama bagaimana melakukan tata ruang yang steril sebab salah satu point penting dari MENPAN RB agar terhindar dari gratifikasi, yang kedua peningkatan kinerja pada pelayanan publik dari konvensional ke digitalisasi atau website dan inti dari pada itu harus mempunya kesepakatan dan komitmen bersama untuk WBK."
Setelah Akhir dari Pertemuan dilaksanakan Dokumentasi foto bersama dan digunakan sebagai eviden ..
By : M Fadly Renhoran