You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

DAFTAR ONLINE

accordion menu joomla

Jam Pelayanan

Senin-Kamis 08.00-16.30
Jum'at 08.00-17.00

Informasi Umum

accordion menu jquery

Info Kepegawaian

accordion menu joomla

Program Kerja

accordion menu joomla

Pelayanan Informasi

free accordion joomla menu

Pengaduan

joomla menu not working

Pengawasan dan Pendisiplinan

joomla menu not working

 

GELAR SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN,

KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT

MENJADI TEMPAT PELAKSANAAN TAHAP I

 

Pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan di Ohoi Ngafan, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kab. Maluku Tenggara

 

Rabu (11/04/2018), Pengadilan Agama Tual mengadakan sidang di luar gedung pengadilan tahap I tahun anggaran 2018, yang bertempat di Ohoi Sungai Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-A3/288.a/HK.05/III/2018, tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Tahap I Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tual Kelas II Tahun Anggaran 2018,  tertanggal 28  Maret 2018.

Read more ...

PTA Ambon Lakukan Pembinaan Dan Pengawasan Reguler

Sekaligus Assesment Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan di PA Tual

 

 

Rabu kemarin (11/10/2017), PA Tual mendapat kunjungan dari PTA Ambon dalam rangka melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan rutin/reguler, sekaligus melakukan assessment Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama. Tim dari PTA Ambon ini dipimpin langsung oleh ketua PTA Ambon, Dr. H. Nurdin Juddah, SH, MH.

Read more ...

SOSIALISASI DAN SIMULASI APLIKASI SIWAS MA RI

 

Jumat (9/12/2016), PTA Ambon melakukan kegiatan Sosialisasi dan simulasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA RI) di PA Tual. Kegiatan sosialisasi yang dimulai tepat pukul 08.30 WIT ini dipimpin oleh Wakil Ketua PTA Ambon, Drs. H. Pelmizar, MH dan dibantu oleh seorang operator, M. Fahrizal Adritanto, S.Kom.

Read more ...

BEZETTING PENGADILAN AGAMA TUAL

TAHUN 2018

 

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali

(a). informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang.

(b). Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

 

DATA ASET & INVENTARIS

PENGADILAN AGAMA TUAL

 

Page 4 of 5

Foto Pimpinan & Hakim

enarid

Foto Kepaniteraan

Foto Kesekretariatan

Pencarian Konten

Link Terkait

Mahkamah_Agung

Badilag

Legislasi


Bagaimana Penilaian Anda tentang Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Tual?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

Statistik Pengunjung

075930
Hari Ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Penggunjung
131
121
645
73961
3272
3871
75930

Your IP: 54.167.18.170
2018-11-21 15:10

Pengunjung Online

We have 99 guests and no members online

Lokasi Pengadilan Agama Tual