Informasi Umum

Informasi Keuangan

Info Kepegawaian

Program Kerja

Pelayanan Informasi

Pengaduan

Pengawasan dan Pendisiplinan

ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG RI

 

NILAI-NILAI DASAR ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kemandirian
4. Integritas
5. Profesionalisme
6. Religiusitas

 

KEWAJIBAN

1.  Mentaati  segala  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  kedinasan  yang  berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung  dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2.  Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;
3.  Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada stakeholders Mahkamah Agung menurut bidang tugas masing-masing;
4.  Mengamankan keuangan Negara dengan prinsip efesiensi dan efektifitas dengan melaksanakan penganggaran;
5.  Mentaati ketentuan jam kerja;
6.  Berpakaian rapi dan sopan;
7.  Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan;
8.  Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Aturan Perilaku;
9.  Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
10.Menjaga nama baik Korps Pegawai dan Institusi Mahkamah Agung.

 

LARANGAN

1.  Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2.  Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan stakeholders Mahkamah Agung;
3.  Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik;
4.  Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (confict of interest);
5.  Melakukan  penyimpangan  prosedur  dan/atau  menerima  hadiah  atau  imbalan  dalam  bentuk apapun  dari  pihak  manapun  yang  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  pemberian  itu  itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
6.  Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik  negara tidak sesuai dengan peruntukannya;
7.  Membuat,  mengkonsumsi,  memperdagangkan  dan  atau  mendistribusikan  segala  bentuk narkotika  dan  minuman  keras  dan  atau  obat-obatan  psikotropika  dan  atau  barang  terlarang lainnya secara ilegal;
8.  Melakukan perbuatan asusila dan berjudi;
9.  Memanfaatkan  rahasia  negara  dan/atau  rahasia  jabatan  untuk  kepentingan  pribadi,  golongan atau pihak lain;

 

SANKSI

1.  SANKSI  MORAL  berupa  permohonan  maaf  secara  lisan  dan/atau  tertulis  atau  pernyataan penyesalan; dan/atau
2.  HUKUMAN DISIPLIN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lokasi Pengadilan Agama Tual