Informasi Umum

Informasi Keuangan

Info Kepegawaian

Program Kerja

Pelayanan Informasi

Pengaduan

Pengawasan dan Pendisiplinan

ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG RI

 

NILAI-NILAI DASAR ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kemandirian
4. Integritas
5. Profesionalisme
6. Religiusitas

 

KEWAJIBAN

1.  Mentaati  segala  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  kedinasan  yang  berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung  dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2.  Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;
3.  Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada stakeholders Mahkamah Agung menurut bidang tugas masing-masing;
4.  Mengamankan keuangan Negara dengan prinsip efesiensi dan efektifitas dengan melaksanakan penganggaran;
5.  Mentaati ketentuan jam kerja;
6.  Berpakaian rapi dan sopan;
7.  Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan;
8.  Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Aturan Perilaku;
9.  Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
10.Menjaga nama baik Korps Pegawai dan Institusi Mahkamah Agung.

 

LARANGAN

1.  Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2.  Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan stakeholders Mahkamah Agung;
3.  Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik;
4.  Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (confict of interest);
5.  Melakukan  penyimpangan  prosedur  dan/atau  menerima  hadiah  atau  imbalan  dalam  bentuk apapun  dari  pihak  manapun  yang  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  pemberian  itu  itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
6.  Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik  negara tidak sesuai dengan peruntukannya;
7.  Membuat,  mengkonsumsi,  memperdagangkan  dan  atau  mendistribusikan  segala  bentuk narkotika  dan  minuman  keras  dan  atau  obat-obatan  psikotropika  dan  atau  barang  terlarang lainnya secara ilegal;
8.  Melakukan perbuatan asusila dan berjudi;
9.  Memanfaatkan  rahasia  negara  dan/atau  rahasia  jabatan  untuk  kepentingan  pribadi,  golongan atau pihak lain;

 

SANKSI

1.  SANKSI  MORAL  berupa  permohonan  maaf  secara  lisan  dan/atau  tertulis  atau  pernyataan penyesalan; dan/atau
2.  HUKUMAN DISIPLIN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

  • Published: Tuesday, 22 January 2013 03:20
  • Hits: 1757

STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN

 

  • Published: Tuesday, 22 January 2013 02:52
  • Hits: 2502

PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan  keadilan serta dalam  proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegak martabat dan integritas Negara. Hakim Sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku Hakim harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Maha Esa, adil, bijaksana berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bemakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk  menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan dukungan sosial yang bertanggung jawab. Selain itu diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi diatas belum  sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Atas dasar kesadaran dan tanggung jawab tersebut, maka disusunlah Pedoman Perilaku Hakim ini dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan Iingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetusksan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002  di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim. Proses penyusunan pedoman ini didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan  serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain Bangalore Principles. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan penjabaran dari ke 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijakasana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional.

  • Published: Wednesday, 07 December 2011 19:21
  • Hits: 3264

 

SANKSI DISIPLIN

HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TUAL

PERIODE 2018

 

 

 NO  NIP, NAMA, DAN  GOLONGAN
JENIS  PERINGATAN 
 ALASAN   KETERANGAN 
1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Lokasi Pengadilan Agama Tual