Informasi Umum

Informasi Keuangan

Info Kepegawaian

Program Kerja

Pelayanan Informasi

Pengaduan

Pengawasan dan Pendisiplinan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  • Kebijakan Ditjen Badilag MA RI
    Kebijakan-kebijakan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • Staatsblad
    Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI saat periode kolonial disebut Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie atau periode transisi disebut Het Staatsblad van Indonesie dengan penyebutan singkat Staatsblad merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumunan, Ordonantie dan Reglement

  • Peraturan Mahkamah Konstitusi
    Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

  • Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
    Kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • Surat Edaran Mahkamah Agung RI
    Kebijakan dalam bentuk Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • Instruksi Mahkamah Agung RI
    Kebijakan dalam bentuk Instruksi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
    Kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Peraturan Mahkamah Agung RI
    Kebijakan dalam bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  • Peraturan Presiden
    Peraturan Presiden (disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
    Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

  • Instruksi Presiden
    Kebijakan dalam bentuk Instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden merupakan salah satu bagian dari hierarki hukum Republik Indonesia.

  • Keputusan Presiden
    Kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia.

  • Peraturan Pemerintah
    Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.didalam UU No.10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa Peraturan Pemrintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menururt hirarkinya tidak boleh tumpangtindih atau bertolak belakang

  • Peraturan Pemerintah Pengganti UU
    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.     
    Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu.
    Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

  • Undang-undang
    Undang-Undang (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

  • Undang-undang Darurat
    Kebijakan Pemerintah pada masa Republik Indonesia Serikat dalam bentuk Undang-undang Darurat yang dikeluarkan oleh Presiden Reupblik Indonesia Serikat

  • Fatwa MUI
    Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

  • Undang-undang Dasar
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Lokasi Pengadilan Agama Tual