Informasi Umum

Informasi Keuangan

Info Kepegawaian

Program Kerja

Pelayanan Informasi

Pengaduan

Pengawasan dan Pendisiplinan

  • Published: Friday, 25 January 2013 08:31
  • Hits: 2251

HASIL PENELITIAN

Sampai saat ini belum ada Pihak/Lembaga yang mengadakan penelitian pada Pengadilan Agama Tual

  • Published: Friday, 25 January 2013 08:14
  • Hits: 2560

PELAYANAN PRIMA PENGADILAN AGAMA TUAL

A. 
Pelayanan Persidangan
  1 Sidang  Pengadilan Agama Tual  dimulai  pada  jam  9.00.  Dalam  hal  sidang  tertunda pelaksanaannya,  maka  pengadilan Agama Tual akan  memberikan informasi  mengenai  alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
  2 Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas  Pengadilan Agama Tual agar  masuk  ke  ruang  sidang  untuk  pemeriksaan  perkara berdasarkan  sistem  antrian;  atau pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan Agama Tual dibagi menjadi dua  sesi, yaitu  sesi pagi dari  jam 9.00-12.00 dan  sesi  siang dari  jam 13.00-17.00. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian.
  3 Pengadilan Agama Tual wajib  mengumumkan  jadwal  sidang  kepada  masyarakat  pada  papan pengumuman,  situs  resmi  pengadilan Agama Tual.
  4 Pengadilan Agama Tual wajib  menyediakan  juru  bahasa  atau  penerjemah  untuk  membantu pencari keadilan yang  tidak memahami bahasa  Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus  untuk  mengikuti  jalannya  persidangan.  Untuk  mendapatkan  layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua  Majelis  Hakim  sebelum  hari  sidang  dimulai;  atau  dapat  mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.
  5 Pengadilan Agama Tual wajib  memutus  dan  termasuk  melakukan  pemberkasan  (minutasi) perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam  jangka waktu maksimal 6  (enam) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
  6 Pencari  keadilan  dan  masyarakat  berhak  memperoleh  informasi  dari  pengadilan Agama Tual mengenai  perkembangan  terakhir  dari permohonan  atau  perkaranya melalui meja informasi, situs pengadilan Agama Tual atau media informasi lainnya.
B. Biaya Perkara
  1 Besarnya panjar  biaya perkara ditetapkan melalui  Surat Keputusan  oleh  Ketua  Pengadilan Agama Tual.
  2 Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perdata agama . Besarnya  panjar  biaya  perkara  ditetapkan  dalam  Surat  Keterangan Untuk  Membayar  (SKUM).  Pihak  pemohon  atau  Penggugat  tidak  akan  diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
  3 Penentuan  besar  kecilnya  panjar  biaya  perdata  agama didasarkan pada banyaknya  jumlah para pihak yang berperkara dan jauh  dekatnya  jarak  tempuh  ketempat  para  pihak  yang  dipanggil  serta  biaya administrasi, yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.
  4 Masyarakat  dapat melakukan  pembayaran  biaya  perkara melalui  BRI Syariah dengan No. Rek. 1784255501 atas nama Pengadilan agama Tual,  kecuali  di daerah  tersebut  tidak  ada  bank.  Pegawai  pengadilan  tidak  dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
  5 Pengadilan Agama Tual hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.
  6 Pengadilan Agama Tual wajib memberitahu dan mengembalikan  kelebihan  biaya perkara  yang tidak  terpakai  dalam  proses  berperkara. Bilamana  biaya  tersebut  tidak  diambil dalam  waktu  6  (enam)  bulan  setelah  pihak  yang  bersangkutan  diberitahu  maka uang  tersebut  akan  disetorkan  ke  Kas  Negara  dan  tidak  dapat  diambil  lagi  oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
  7 Pengadilan Agama Tual  menetapkan  biaya  pendaftaran  upaya  hukum  banding  dalam  SKUM yang  terdiri  dari  biaya  pencatatan  pernyataan  banding,  biaya  banding  yang ditetapkan  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi Agama Tual,  biaya  pengiriman  uang  melalui bank/kantor  pos,  ongkos  kirim  berkas  dan  biaya  pemberitahuan  berkas  perkara kepada para pihak.
  8 Penyelenggara  Layanan  Pengadilan Agama Tual  akan  menetapkan    biaya  pendaftaran  upaya hukum  kasasi  ditentukan  dalam  SKUM,  yang  terdiri  dari  biaya  pencatatan pernyataan  kasasi,  biaya  kasasi  yang  ditetapkan  Ketua Mahkamah  Agung,  biaya
pengiriman  uang  melalui  bank  ke  rekening MA,  ongkos  kirim  berkas  dan  biaya pemberitahuan kepada para pihak.
  9 Biaya  permohonan  kasasi  untuk Mahkamah Agung  harus  dikirim  oleh  pemegang kas  melalui  Bank  BRI  Cabang  Veteran  -    Jl.  Veteran  Raya  No.  8  Jakarta  Pusat; Rekening Nomor 31. 46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
  10 Pengadilan Agama Tual akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan  dalam  SKUM,  yang terdiri  dari  biaya  peninjauan  kembali  yang ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung,  biaya  pengiriman  uang  melalui  bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan.
C. Pelayanan Bantuan Hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum)
  1 Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada kantor pengadilan Agama Tual.
  2 Pengadilan Agama Tual menyediakan  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  yang  mudah  diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
  3 Pengadilan  menyediakan  Advokat  Piket  (bekerjasama  dengan  lembaga  penyedia bantuan  hukum)  yang  bertugas pada Posbakum dan memberikan  layanan  hukum sebagai berikut:
    a bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
    b bantuan pembuatan dokumen hukum;
    c advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya dalam perkara perdata;
  4 Pengadilan Agama Tual memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak  yang  tidak  mampu  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Ketua Pengadilan Agama Tual atau kepada Ketua Majelis Hakim.
  5 Penggugat  berhak  mendapatkan  semua  jenis  pelayanan  secara  cuma-cuma  yang berkaitan  dengan  pemeriksaan  perkara prodeo. Komponen  biaya  prodeo meliputi antara  lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan  isi putusan, biaya saksi/saksi ahli,  biaya materai,  biaya  alat  tulis  kantor,  biaya  penggandaan/fotokopi,  biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
  6 Bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu  dapat  mengajukan  surat  permohonan berperkara  secara  prodeo  (cuma-cuma)  dengan mencantumkan  alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Tual dengan melampirkan:
    a Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah setempat; atau
    b Surat Keterangan Tunjangan Sosial  lainnya  seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  7 Jika  pemohon  prodeo  tidak  dapat  menulis  atau  membaca  maka  permohonan beracara  secara  prodeo  dapat  diajukan  secara lisan  dengan  menghadap  Ketua Pengadilan Agama Tual.
  8 Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
    a Permohonan  diajukan  secara  lisan  atau  tertulis  kepada  Ketua  Pengadilan Agama Tual dengan dilampiri dokumen pendukung.
    b Dalam  tenggang waktu 14  (empat belas) hari sejak permohonan  itu dicatat oleh Panitera,  Hakim  yang  ditunjuk  (Hakim  yang  menyidangkan  pada  tingkat pertama)  memerintahkan  Panitera  untuk  memberitahukan  permohonan  itu kepada pihak  lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya  datang  di  muka  Hakim  untuk  dilakukan  pemeriksaan  tentang ketidakmampuan Pemohon.
    c Dalam  tenggang  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  pemeriksaan, Pengadilan  Agama Tual  mengirimkan  berita  acara  hasil  pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan Agama Tual,  yang berwenang  memutus  perkara  yang  dimohonkan  tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.
    d Jika  permohonan  dianggap  memenuhi  syarat  maka  diberikan  penetapan  ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan Agama Tual atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
    e Jika  ternyata  pemohon  orang  yang  mampu  maka  diberikan  penetapan  tidak dapat  berperkara  secara  prodeo  dan  pemohon  harus membayar  biaya  seperti layaknya berperkara secara umum.
  9 Pengadilan Agama Tual menyediakan  anggaran  untuk  biaya  perkara  prodeo  dengan memperhatikan  anggaran  yang  tersedia.  Ketersediaan  anggaran  tersebut diumumkan  kepada  masyarakat  secara  berkala  melalui  website www.pa-Tual.go.id
D. Pelayanan Pengaduan
  1 Dasar Hukum:
    a SK  KMA  Nomor:  076/KMA/SK/VI/2009  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
    b SK  KMA  Nomor  080/KMA/SK/VIII/2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  2 Pengadilan Agama Tual menyediakan  meja  informasi  untuk  menerima  pengaduan  dari masyarakat  atau  pencari  keadilan  tentang  mengenai  penyelenggaraan  peradilan termasuk pelayanan publik dan  atau perilaku  aparat pengadilan Agama Tual. Meja informasi tidak  menerima  pengaduan  yang  terkait  dengan  isi  dari  putusan  atau  tentang substansi  perkara  dan  pengaduan  tentang  fakta  atau  peristiwa  yang  terjadi  lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan Agama Tual harus disampaikan  selambat-lambatnya  30  (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan Agama Tual.
  3 Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja informasi, situs www.pa-Tual.go.id dan situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/) atau melalui pos dengan mengisi  formulir  pengaduan  secara  tertulis  dan melampirkan  bukti-bukti yang diperlukan.
  4 Petugas  meja  informasi  akan  memberikan  tanda  terima  yang  berisi  nomor pengaduan  yang  dapat  digunakan  oleh  pelapor  untuk  mendapatkan  informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas  meja informasi memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
  5 Pengadilan  Agama Tual  menyampaikan  informasi  mengenai  status  pengaduan  kepada pelapor dalam waktu  selambat-lambatnya 10  (sepuluh) hari kerja  sejak pengaduan disampaikan,  selanjutnya  pelapor  berhak  mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka  jangka  waktu  10  (sepuluh)  hari  kerja  berlaku  sejak  tanggal  pemberitahuan telah  diterimanya  surat  pengaduan  oleh  Badan  Pengawasan  atau  Pengadilan Tinggi Agama Tual.
  6 Pengadilan Agama Tual memeriksa  dan  memberitahukan  status  pengaduan  kepada pelapor  selambat-lambatnya  dalam  waktu  90  (sembilan  puluh)  hari  kerja  sejak pengaduan  didaftar  di  agenda  pengaduan  Badan  Pengawasan  atau  Pengadilan Tinggi Agama Tual.  Dalam  hal  pemeriksaan  belum  selesai  dilakukan  dalam  jangka waktu tersebut maka pengadilan Agama Tual memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
E. Pelayanan Informasi
  1 Dasar Hukum:
    a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    b SK  KMA  Nomor  144/KMA/SK/III/2007  tentang  Keterbukaan  Informasi  di Pengadilan
    c SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
  2 Pengadilan Agama Tual menyediakan informasi antara lain mengenai:
    a hak-hak  para  pihak  yang  berhubungan  dengan  peradilan,  antara  lain  hak mendapat  bantuan  hukum,  hak  atas  perkara  cuma-cuma,  serta  hak-hak  pokok dalam proses persidangan;
    b tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
    c hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
    d tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan;
    e informasi  lain  yang  berdasarkan  SK-1-144  Tahun  2011  merupakan  informasi publik.
  3 Pengadilan Agama Tual menyediakan  akses  informasi  terhadap  putusan  secara  online  atau melalui situs www.pa-Tual.go.id, dengan melakukan proses pengaburan  terhadap  identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.
  4 Masyarakat  dapat mengajukan  permohonan  informasi melalui  petugas  pada Meja Informasi.
  5 Pengadilan Agama Tual memberikan  jawaban dapat ditindaklanjuti  atau  tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja.
  6 Pengadilan Agama Tual wajib memberikan  informasi  yang  diminta  selambat-lambatnya  dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
  7 Pengadilan Agama Tual dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi  atau  informasi  yang  diperlukan  sulit  ditemukan  atau memiliki  volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
  8 Pemohon  dapat  mengajukan  keberatan  jika  Pengadilan Agama Tual menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.
  9 Pengadilan Agama Tual akan memungut  biaya  penyalinan  informasi  dengan  biaya  yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

 

  • Published: Wednesday, 18 April 2012 06:56
  • Hits: 1600

STATISTIK PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI

PENGADILAN AGAMA TUAL

 

 

Lokasi Pengadilan Agama Tual