logo patual

banner1

Portal Pengadilan Agama Tual

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Agama Tual, sebagai media informasi berbasis teknologi.
Portal Pengadilan Agama Tual

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

e-Court

e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara Online. Mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran secara Online, dan pemanggilan yang dilakukan secara elektronik. e-Filling (Pendaftaran perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran panjar biaya perkara Online) e-Summons (Pemanggilan pihak secara Online)
e-Court

Zona Integritas

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Zona Integritas

PROGRAM PRIORITAS

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 8 (Delapan) program prioritas Tahun 2022
PROGRAM PRIORITAS

MOTTO PENGADILAN AGAMA TUAL

Motto Pengadilan Agama Tual "M A N T A P P"..
MOTTO PENGADILAN AGAMA TUAL

on . Hits: 413

URGENSI PENERAPAN DWANGSOM

Terhadap Gugatan Hadhanah Putusan Perkara Nomor :xxxx/Pdt.G/2021/PA.Srg

Bunyi amar putusan Pengadilan Agama Serang yang dibacakan pada tgl 23 Desember 2021

diatas sebagai berikut :

1.Mengabulkan Gugatan Penggugat; 2.Menetapkan Hak Asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : (nama anak) dibawah perawatan dan pengasuhan Penggugat; 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (satu) orang anak bernama : (nama anak) kepada Pengguat;. 4.Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar Rp. 200 000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan penyerahan anak tersebut kepada Penggugat;  Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini.

Analisa Hukum :

Penerapan Dwangsom oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara diatas adalah semata-mata  jawabnya atas “kemudahan eksekusi sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan, agar pencari keadilan dapat dengan mudah memperoleh keadilan”.  

Menurut  A.Mukti Arto, dalam bukunya Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadhanah, agar putusan hakim mempunyai “daya” tekan psikologis terhadap tergugat, sehingga mau melaksanakan hukuman pokok. Hakim secara ex officio atau kerena jabatannyan diwajibkan menjatuhkan hukuman dwangsom tanpa diminta oleh penggugat dalam petitumnya. Hal ini karena sistem peradilan yang dianut di Indonesia adalah sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945.

Kewajiban ex officio ini dengan mengingat betapa urgensinya eksekusi dalam proses peradilan,  yakni sebagai bukti tegaknya kekuasaan kehakiman, bukti suksesnya penegakan hukum  dan keadilan,  bukti suksesnya pelayanan hukum dan keadilan,  dan bukti efektifnya sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan.

Dalam sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan, “hakim wajib menjatuhkan amar dwangsom tanpa harus ada permintaan dari penggugat”, dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Menambahkan amar dwangsom secara ex officio tanpa ada permintaan dari penggugat tidak termasuk kategori melanggar larangan ultra petita karena amar dwangsom termasuk kategori kewenangan ex officio hakim.

Amar dwangsom  menurut  A. Mukti Arto sudah termasuk dalam kategori kewenangan ex officio hakim, karena amar dwangsom telah memiliki persyaratan ex officio, yaitu :

  • Memiliki dasar hukum, yakni pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) UU kekuasan kehakiman dan pasal 58 ayat (2) UU Peradilan Agama yang “mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana,  cepat, dan biaya ringan baik dalam pemeriksaan perkara maupun dalam eksekusi putusan.
  • Bukan merupakan hak keperdataan tergugat yang hanya dapat dijatuhkan putusan jika ada permintaan (petitum).
  • Hanya berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak diluar pokok perkara (petitum pokok), yakni penyerahaan anak;
  • Masih berada dalam satu sistem hukum dengan pokok perkara;
  • Semata-mata hanya demi mempertahankan “roh keadilan” agar menjadi kenyataan.

Larangan ultra petita sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) R.Bg adalah mengenai pokok perkara yang dituntut oleh penggugat. Larangan ini berlaku terhadap petitum dalam pokok perkara dimana hakim  tidak boleh memutus lebih dari yang diminta dalam petitum atau memutus yang tidak diminta dalam petitum. Amar dwangsom bukan merupakan pokok perkara tetapi sekedar “sarana” agar amar mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan secara baik, adil dan manusiawi.

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka penambahan amar dwangsom secara ex officio yang ada pada petitum bukan merupakan pelanggaran terhadap ultra petita, melainkan sudah merupakan kewenangan ex officio hakim.  Hakim secara ex officio dapat menambahkan amar dwangsom  apabila terdapat cukup alasan untuk itu.

Beberapa alasan dibolehkannya menjatuhkan amar dwangsom secara ex officio,  menurut  Hakim Agung A. Mukti Arto antara lain :

a. Berdasarkan prinsip perlindungan hukum dan keadilan.

    Tugas pengadilan menurut UUD 1945 maupun doktrin syari’at Islam adalah memberi perlindungan hukum  dan  keadilan kepada para pencari keadilan. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2)  UU Kekuasaan Kehakiman  jo. Pasal 58 ayat  (2) UU Peradilan Agama. Untuk itu maka hakim secara ex officio berwenang menjatuhkan amar asessoir tanpa harus ada permintaan dari penggugat.

b. Amar dwangsom hanya bersifat asessoir.

Amar dwangsom bukan merupakan amar mengenai pokok perkara yang hanya dapat dijatuhkan jika ada permintaan dari penggugat.  Larangan melanggar asas ultra petita hanya berlaku terhadap tuntutan pokok semata. Larangan ultra petita tidak berlaku terhadap amar asessoir kerena asessoir hanya bersifat menopang saja, agar amar mengenai pokok perkara dapat dijalankan.  Amar dwangsom merupakan amar asessoir yang menjadi kewenangan hakim secara ex officio untuk melindungi hak penggugat dan menyelamatkan tergugat dari melanggar kewajibannya yang telah ditetapkan oleh hakim.  Amar asessoir merupakan kewenangan ex officio hakim guna menopang kemudahan eksekusi demi mewujudkan keadilan.

c. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan amar dwangsom.

Dengan penambahan amar dwangsom secara ex officio maka sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan. Penggugat diuntungkan karena dapat memperoleh keadilan dengan mudah sebagai pemegang hadhanah dan tergugat juga memperoleh keadilan dengan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan perintah hakim.  Memenuhi  kewajiban  merupakan wujud dari keadilan bagi tergugat.

d. Terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan sanksi dwangsom.

Amar dwangsom dapat dijatuhkan manakala telah ada cukup alasan, sebagaimana diuraikan diatas.

Alasan hakim secara ex officio menjatuhkan amar dwangsom dalam rangka eksekusi hadhanah,  antara lain apabila :

  1. Anak sebagai objek sengketa dikuasai tergugat selaku terhukum;
  2. Dari hasil pemeriksaan sudah dapat diperkirakan terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penyerahahan anak secara sukarela kepada penggugat, padahal tidak mungkin dilakukan penyerahan anak melalui tata cara eksekusi biasa;
  3. Adanya kerugian yang nyata pada pihak penggugat karena tidak segera memperoleh keadilan;
  4. Untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan menyelamatkan anak dari hal-hal yang merugikan dirinya jika segera diserahkan kepada penggugat, dan;
  5. Tidak ada cara lain yang lebih tepat dan efektif selain hukuman dwangsom.  

Wassalam Semoga Bermanfa’at, Amin !

Serang27 Desember 2021

Drs. M. Syukri

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tual Kelas II

Jl. Jenderal Soedirman, Ohoijang, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara - 97610

Telp.  : (0916) 23572

Fax    : (0916) 23572

Email : pa.tualmaluku

          @gmail.com

 Facebook Instagram Youtube

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama Tual © AT 2021