You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Alternative flash content

Requirements

Foto Pimpinan & Hakim

Jam Pelayanan

Senin-Kamis 08.00-16.30
Jum'at 08.00-17.00

Informasi Umum

accordion menu jquery

Informasi Keuangan

Info Kepegawaian

accordion menu joomla

Program Kerja

accordion menu joomla

Pelayanan Informasi

free accordion joomla menu

Pengaduan

joomla menu not working

Pengawasan dan Pendisiplinan

joomla menu not working

DAFTAR ONLINE

accordion menu joomla
English Arabic Indonesian

Foto Kepaniteraan

Foto Kesekretariatan

Pencarian Konten

Link Terkait

Mahkamah_Agung

Badilag

Legislasi


PA Sewilayah Maluku

Bagaimana Penilaian Anda tentang Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Tual?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

Statistik Pengunjung

000024
Hari Ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Penggunjung
24
0
24
0
24
0
24

Your IP: 54.225.51.21
2017-05-24 05:54

Pengunjung Online

We have 22 guests and no members online

  • Sudah tujuh tahun berlaku, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) masih menyisakan banyak pertanyaan dan pekerjaan di lapangan.
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengaku prihatin lantaran minimnya minat pelaku industri dana pensiun masuk ke proyek- infrastruktur. Padahal dana kelolaan dana pensiun punya karakteristik serupa dengan proyek infrastruktur yang sama-sama punya struktur jangka panjang.
  • Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Fauzie Yusuf Hasibuan, mengajak seluruh advokat untuk ikut mengubah paradigma penyelesaian sengketa harus selalu melalui engadilan. Advokat harus mendorong alternatif-alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase.
  • Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada 5 April 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dikutip dari laman Setkab, Kamis (4/5), PP ini menjelaskan bahwa pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: a.
  • Tiga lembaga, Komisi Yudisial (KY), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kembali melakukan pertemuan guna mematangkan konsep Konvensi Etika Berbangsa dan Bernegara sesuai amanat TAP MPR No. VI/MPR/2001.
  • Penanganan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) sebagai tersangka atas dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap Sjamsul Nursalim.
  • Dalam alternatif penyelesaian sengketa, banyak pihak dalam dunia bisnis lebih menyukai arbitrase ketimbang litigasi di pengadilan. Padahal ada satu lagi alternatif yang tersedia dengan sejumlah keuntungan yang lebih mengedepankan win-win solution bagi para pihak yaitu mediasi.
  • Pengambilan keputusan terhadap penggunaan hak angket terkait dibukanya rekaman transkrip pemeriksaan Miryam S Haryani dalam rapat paripurna disetujui oleh DPR pada Jumat (28/7) kemarin. Namun, keputusan ini tidak berjalan mulus, bahkan terkesan 'dipaksakan'.

Lokasi Pengadilan Agama Tual