Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.EKSPOS HASIL OBSERVASI IMPLEMENTASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)
OLEH TIM PENILAI EKSTERNAL PTA AMBON
Langgur, 15 Oktober 2020. Bertempat diruang Rapat Pengadilan Agama Tual, Tim eksternal PTA Ambon melakukan ekspos hasil observasi impelementasi akreditasi penjaminan mutu (APM) dalam rangka untuk menjamin kualitas Manajemen Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu yang lebih baik di Pengadilan Agama Tual, sebagaimana Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-A/1105/PS.00/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 Observasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Tual Kelas II tahap ke tiga, dipimpin langsung oleh Lead Asessor Wakil Ketua Drs. H. Razak Pellu, S.H.,MH Pengadilan Tinggi Agama Ambon Didampingi oleh Pendamping Asessor I Bapak Akbar Mulyawan, S.Adm, dan Pendamping AssesorII Bapak M Firdaus Bagus S, A.Md.
Pengadilan Agama Tual Kelas II pada tahun 2019 telah Menyandang predikat tertinggi “A” (Excelent) dalam penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ditjen Badilag, oleh karena itu pada tahun 2020 ini Pengadilan Agama Tual Kelas II tetap berkomitmen mempertahankan prestasi tersebut dan konsisten dalam mengimplementasikan program APM ini, sebagai wujud optimalisasi pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan
Lead Asessor menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Tual pada tahun ini sudah siap melaksanakan surveillance tahap tiga, dan di Tahun ini penilaian assesment berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini telusur dokumen tidak lagi di lakukan pada saat survey lapangan, melainkan Tim Asessor sudah terlebih dahulu melakukan telusur dokumen dari file yang telah dikirim oleh masing masing satker. Sehingga pada saat surveillance di satker tim asesor bisa melihat sejauh apakah eviden yang di kirim sesuai dengan yang ada di lapangan atau di satker tersebut
Lead Assesor menyampaikan bahwa dalam observasi ini akan mempermudah kita untuk melakukan penggupdatean data/eviden untuk diperbaharui sebelum saatnya Surveilance oleh TiM Assesor Eksternal.
Acara ditutup dengan penandatanganan kontrak kerja sekaligus penyerahan dokumen hasil telusur dari Lead Asseor kepada Ketua APM Pengadilan Agama Tualdan pengambilan gambar..
Publish: Dapur TI