Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.Tindakan selanjutnya yang dilakukan MARI pada tahun 2015 adalah menggandeng United Nation Development Program (UNDP), melalui program SUSTAIN untu membantu MARI dalam melakukan penilaian terhadap kondisi, prosedur, regulasi mengenai penilaian integritas dan menyusun parameter yang sesuai untuk audit integritas tersebut.
Selasa lalu, (29/09) Mr. Gilles Blanchi didampingi dua orang wanita anggota UNDP Indonesia mampir ke PA Tual setelah sehari sebelumnya mengunjungi PTA Ambon dan PA Ambon. Rombongan diterima oleh Plh. Ketua PA Tual, Wawan Jamal, SHI dan kawan-kawan karena Ketua dan Panitera/Sekretaris saat itu sedang melaksanakan sidang keliling. Kunjungan ini terkait dengan survey audit integritas yang dilakukan UNDP terhadap lembaga peradilan untuk memperoleh gambaran mendasar mengenai kondisi dan kapasitas integritas dari Mahkamah Agung, tutur Mr. Gilles Blanchi saat memperkenalkan diri. Lebih lanjut beliau dan rekan menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan audit tersebut.
Pembicaraan antara Pimpinan PA Tual dengan tamu UNDP berlangsung singkat karena hanya berlangsung sekitar setengah jam dengan hasil bahwa kuesioner yang diberikan harus dibagikan secara acak kepada responden dalam hal ini pegawai PA Tual dan akan diserahkan kepada Tim UNDP keesokan harinya. Jawaban yang diberikan haruslah jujur sesuai dengan kondisi sebenarnya, Ucap Mr Gilles Blanchi mengingatkan.
Tanpa menunggu waktu lama, setelah kepulangan tamu UNDP, Wakil Sekretaris M. Ali Hanafi Lakesmas, SH, mulai membagikan kuesioner secara acak, sebagian untuk pejabat struktural fungsional, sebagian lagi untuk para staf. Buku panduan pengisian kuesioner juga dibagikan sehingga para responden tidak salah dalam melakukan pengisian kuesioner.
Semua kuesioner akhirnya dapat dikumpulkan tepat pada jam 16.00 WIT. Menariknya, banyak responden yang merasa puas karena dalam kuesioner yang dibagikan ada kolom pengisian pandangan, saran dan harapan yang ditujukan kepada MARI. Alhamdulilah, kami akhirnya punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami yang belum tersampaikan kepada pimpinan kami di Mahkamah Agung karena selama ini tidak ada momen yang pas, semoga melalui kuesioner ini aspirasi kami dapat diketahui dan didengar oleh bapak-bapak kami di MARI, ucap beberapa responden dari bagian kepaniteraan saat ditemui Tim TI. (Rosita Pelu/Tim TI)