Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
- Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
No | Peraturan | Keterangan |
1. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan |
Dokumen |
2. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 |
Dokumen |
3. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). | Dokumen |
4. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Informasi di Pengadilan |
Dokumen |
5. | Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
Dokumen |
6. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
Dokumen |
7. | Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama |
Dokumen |
8. | Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung |
Dokumen |
9. | Peraturan Presiden RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI |
Dokumen |
10. | Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan |
Dokumen |
11. | Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dokumen |
Dokumen |